Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengawasan, Inspektorat Kabupaten Aceh Besar melakukan kunjungan ke Inspektorat Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Rabu (28/12). Kunjungan diterima Inspektur Kota Payakumbuh, Andri Narwan, S.Sos beserta jajaran struktural dan fungsional di ruang Inspektur. Sementara rombongan dari Inspektorat Aceh Besar dipimpin Inspektur dan turut hadir Kasubbag …
Read More »Inspektur Kabupaten Aceh Besar Hadiri Raker LHKPN Tahun 2021 Bersama KPK di Sumatera Utara
Inspektur Kabupaten Aceh Besar Zia Ul Azmi, S.H. menghadiri sekaligus mengikuti kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2021 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Aceh dan Sumsel yang dipusatkan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa, 15/6/2021. Inspektur Zia Ul Azmi, S.H. …
Read More »Selamat Datang
Selamat datang di Halaman Utama Inspektorat Kabupaten Aceh Besar
Read More »Peraturan Penting Yang Wajib Dimiliki Desa
Terkait Permendagri nomor 20 tahun 2018 Peratuan yang perlu dimiliki oleh Pemerintahan Desa baik berupa Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah : 1. Perdes tentang RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c). 2. Perdes tentang APBDes yang disahkan selambat-lambatnya 31 Desember (Pasal 38 ayat 1 dan 2). 3. Perdes …
Read More »Top Search Engine Optimization Strategies!
Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also …
Read More »PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 27 TAHUN 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
Read More »Pengurus BUMDes Harus Sarjana? Benarkah?
Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, pengelolaan potensi desa yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, apakah pengurus BUMDes harus sarjana? Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu wadah bagi desa untuk meningkatkan dan memajukan ekonomi di desa. BUMDes selain berfungsi sebagai …
Read More »Lawan Korupsi Dimulai dari Diri Sendiri
Peran serta masyarakat termasuk komunitas dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi hal yang penting. Hal ini bisa diwujudkan dengan melawan dan menjauhi perilaku koruptif serta melaporkan jika terjadi tindak pidana korupsi di sekitar. Pada kegiatan penyuluhan antikorupsi kepada komunitas Tionghoa di Sumatera Utara pada (9/6) di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan …
Read More »KPK dan Kemendes Perkuat Pengawasan Dana Desa
S Sejak 2015, pemerintah mengucurkan dana desa. Dana yang besar, tentu harus diikuti oleh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3), guna memperkuat pengawasan dana desa. Kunjungannya disambut oleh …
Read More »‘Akar’ Korupsi Sebab Minimnya Integritas
K Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan tentang akar korupsi yang berawal dari minimnya integritas. Ia mengutip kembali pernyataan seorang sejarawan moralis Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton atau Lord Acton yang terkenal, “Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely.” “Kalau kita bicara tentang korupsi, orang bisa …
Read More »